Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

2 Lembaga Survei Sebut Mayoritas Pemilih Jokowi-Ma'ruf Coblos Ganjar di Pilpres 2024

image-gnews
Bakal calon presiden yang diusung oleh PDIP Ganjar Pranowo yang juga Gubernur Jawa Tengah menyapa warga saat olahraga di Gedung Sate Bandung, Jawa Barat, Minggu 14 Mei 2023. Dalam kunjungannya ke Bandung, Ganjar Pranowo berkesempatan untuk menyapa masyarakat di Lapangan Gasibu serta napak tilas beberapa peninggalan Bung Karno yang ada di Kota Bandung. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
Bakal calon presiden yang diusung oleh PDIP Ganjar Pranowo yang juga Gubernur Jawa Tengah menyapa warga saat olahraga di Gedung Sate Bandung, Jawa Barat, Minggu 14 Mei 2023. Dalam kunjungannya ke Bandung, Ganjar Pranowo berkesempatan untuk menyapa masyarakat di Lapangan Gasibu serta napak tilas beberapa peninggalan Bung Karno yang ada di Kota Bandung. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Indikator Politik Indonesia mengungkap mayoritas pemilih Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada pemilihan presiden (Pilpres) 2019 menyatakan akan memilih Ganjar Pranowo sebagai presiden di Pilpres 2024.

Sebelumnya, lembaga survei Charta Politika Indonesia juga mengungkap hal yang sama. Gubernur Jawa Tengah itu disebut mayoritas bakal dipilih oleh pemilih Jokowi-Ma’ruf di Pilpres 2024.

Lantas, seperti apa hasil data kedua lembaga survei tersebut? Berikut hasil survei Indikator Politik dan Charta Politika yang dihimpun Tempo.

Indikator Politik Indonesia

Dikutip Tempo, Jumat, 19 Mei 2023, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan survei dilakukan pada 30 April-5 Mei 2023.

"Sebagian besar memilih Pak Ganjar, yakni 54,9 persen," kata Burhanuddin saat menyampaikan hasil survei Indikator Politik bertajuk "Peta Elektoral Pasca Deklarasi Ganjar Pranowo sebagai Capres PDIP dan PPP", Kamis, 18 Mei 2023 kemarin.

Sementara itu, lanjut Burhanuddin, 24,8 persen lainnya menyatakan akan memilih Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan 13,3 persen memilih mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. "Sedangkan yang tidak menjawab atau mengaku tidak tahu, ada sebanyak 7,1 persen," ujar dia.

Survei Indikator Politik melibatkan sebanyak 1.200 orang responden yang dipilih melalui pembangkitan nomor telepon secara acak, validasi, dan pemindaian. Responden lalu diwawancarai melalui sambungan telepon. Ambang batas kesalahan dalam survei itu diperkirakan sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Charta Politika Indonesia

Sebelumnya, Charta Politika Indonesia juga merilis hasil surveinya. Hasil survei Charta Politika tak jauh berbeda dengan Indikator Politik Indonesia. Disebutkan, mayoritas pemilih Jokowi-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019 bakal memilih Ganjar Pranowo sebagai presiden pada Pilpres 2024. “Sebanyak 61 persen mendukung Ganjar,” ujar Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya, seperti dikutip dari Tempo, Senin, 15 Mei 2023.

Adapun 18 persen pemilih lainnya, menurut survei yang digelar pada 2-7 Mei 2023 itu, akan menjatuhkan pilihannya kepada Prabowo Subianto serta 14 persen kepada Anies Baswedan.

Sementara pemilih Prabowo-Sandi di Pilpres 2019, mayoritas atau sebanyak 53 persen akan mendukung Prabowo, 34 persen Anies, dan 8 persen Ganjar di Pilpres 2024.

Yunarto, yang biasa disapa Toto itu, menjelaskan survei yang dilakukan Charta Politika Indonesia ini digelar dengan metode wawancara wawancara tatap muka di seluruh wilayah Indonesia. Metode sampling yang digunakan adalah multistage random sampling dengan jumlah sampel mencapai 1.220 responden.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selanjutnya: Anies jadikan survei sebagai referensi

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

30 menit lalu

Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto
9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.


Pengamat Sebut Revisi UU Kementerian Negara Mengonfirmasi Kabinet Gemoy Prabowo-Gibran

50 menit lalu

Pengamat Sebut Revisi UU Kementerian Negara Mengonfirmasi Kabinet Gemoy Prabowo-Gibran

Susunan kabinet Prabowo-Gibran tengah menjadi perbincangan karena disebut ingin menambah jumlah kementerian lewat revisi UU Kementerian Negara.


Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

1 jam lalu

Logo KPK. Dok Tempo
Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.


Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai melakukan kunjungan ke Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Konawe di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Selasa, 14 Mei 2024. Foto Sekretariat Presiden
Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

Presiden Jokowi memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Permendag 36/2023tentang larangan pembatasan barang impor.


Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

6 jam lalu

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, Bakal Capres Ganjar Pranowo, dan Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerima bibit Mari Sejahterahkan Petani (MSP) di Rakernas IV PDIP. Dok. PDIP
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

Djarot mengatakan Jokowi dan Ma'ruf tidak diundang ke Rakernas PDIP lantaran keduanya sedang sibuk dan menyibukkan diri.


Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

6 jam lalu

Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto didampingi Wakil Menteri Perdagangan dan Dirjen Bea Cukai mengumumkan bahwa Jokowi telah merevisi Peraturan Menteri Perdagangan tentang perizinan impor menjadi Permendag Nomor 8 tahun 2024 yang memberikan relaksasi untuk beberapa barang bawaan dari luar negeri. Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, 17 Mei 2024. TEMPO/Ilona
Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

Menteri Airlangga mengatakan ada beberapa poin dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang direvisi oleh Peresiden Jokowi. Apa saja?


Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

7 jam lalu

Ilustrasi BPJS Kesehatan. TEMPO/Tony Hartawan
Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan empat pengertian dari KRIS yang masih dibahas bersama dengan DPR dan lembaga terkait.


Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

7 jam lalu

Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat (tengah) memberikan keterangan saat konferensi pers soal Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-5 di DPP PDIP, Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024. Rakernas PDIP yang digelar pada 24-26 Mei ini, Djarot mengatakan tidak mengundang Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin karenanya keduanya sedang sibuk dan menyibukan diri. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

Ali Ngabalin mengatakan Presiden Jokowi disibukkan dengan seabrek jadwal.


Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

14 jam lalu

Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas memimpin rapat kerja pembahasan RUU DKJ di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dan pembahasan akan dilanjut di tingkat panitia kerja (Panja) mulai besok serta menargetkan disahkan pada 4 April 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

Baleg DPR siapa menteri yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Kementerian Negara.


Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

15 jam lalu

Ekonom Faisal Basri dalam diskusi Ngobrol @Tempo bertajuk
Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.